•  

    Contact Us

    (+62) 61-80017215

  •  

    Opening Times

    Mon - Fri 08.30 - 17.00

 

Bahasa Indonesia | English

IMG 20160109 114237MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut)menargetkan dapat merealisasikan pembangunan satu juta unit rumah pada tahun ini.

Rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu dibanderol Rp117 juta per unit. Untuk mencapai target itu, Pemprov Sumut akan menggandeng DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumut, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumut, Perum Perumnas Regional I Sumut, serta PT Pembangunan Prasarana Sumut.

Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan para pengembang itu direncanakan dilakukan Kamis (21/1) mendatang. Dalam rangka persiapan pelaksanaan penandatanganan MoU itu, kemarin digelar pertemuan antara Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Tengku Erry Nuradi, dengan sejumlah pihak terkait dalam program ini.

Hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Kepala Biro Pembangunan Provsu, Ibnu Hutomo; Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sumut, Ida Mariana; Direktur Utama PT Bank Sumut, Edie Rizliyanto; Ketua DPD REI Sumut, Umar Husin; dan sejumlah pengurus REI lainnya. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai persoalan yang dihadapi pengembang dalam mewujudkan target program nasional sejuta rumah tersebut.

Pengembang mengeluhkan mahalnya biaya dan berbelitnya perizinan di kabupaten/kota. Padahal, Pemprov Sumut telah mengirimkan surat edaran agar kabupaten/kota mendukung program pengadaan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, termasuk kemudahan perizinan dan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum.

"Ada daerah yang memasang tarif (perizinan) Rp2 juta per unit rumah dan prosesnya lama, ini yang membuat pengembang kesulitan," kata Ketua DPD REI Sumut, Umar Husin. Menurut Umar Husin, pengembang yang membangun untuk perumahan rakyat yang berpenghasilan rendah harusnya mendapat perlakuan berbeda dengan pengembang yang murni tujuan komersial.

Menanggapi keluhan pengembang itu, Plt Gubsu, Tengku Erry Nuradi, meminta dilaksanakan pertemuan yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemkab/pemko untuk membahas dan mencari solusi permasalahan tersebut. Sebab, Erry ingin pembangunan sejuta rumah di Sumut dapat direalisasikan tahun ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sumut, Ida Mariana, menjelaskan, penandatanganan MOU antara Pemprov dengan pengembang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan dari pemerintah.

Dukungan pemerintah yang dibutuhkan di antaranya membantu penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum, seperti jalan, air minum, sanitasi dan penerangan jalan umum bagi perumahan baru yang dibangun. Tahun ini, kata Ida, harga rumah untuk warga berpenghasilan rendah ditetapkan pemerintah sebesar Rp117 juta. Bank Sumut Syariah akan ikut dilibatkan untuk pembiayaan pem bangunan perumahan itu.


Contact Us

PT. PPSU

Jl. Williem Iskandar No.331
Medan-Sumatera Utara
T: 061-80017215
F:061-80017225
E: sekretariat@ppsu.co.id

 

Send us a question or comment  

 

Popular Tags